1974 Harta yang dibentuk bersama pada masa embrionik, dapat berupa milik bersama atau milik sendiri-sendiri.
Notaris di Pamulang berpendapat bahwa pembagian harta bersama atau komunal harus menentukan hukum yang berlaku dan sesuai dengan permasalahan yang ada (Ubaidillah, 2022). Pengadilan agama konsisten dalam menyelesaikan perkara terkait pembagian harta bersama akibat perceraian.
Pada kondisi di mana tidak ada perhitungan harta suami dan harta istri, maka bisa dilakukan yang namanya sulf
Akan tetapi mengenai pembagian harta bersama ini tidak bisa dilakukan secara langsung. Pembagian tersebut harus juga disertai dengan kepastian kematian atau yang sudah dipastikan kematiannya secara hukum berdasarkan putusan pengadilan.
Dalam kesimpulan, pembagian harta gono gini setelah perceraian adalah proses yang kompleks dan penting untuk dilakukan dengan bijaksana. Dengan memahami hak-hak Anda dan melibatkan profesional yang berpengalaman, Anda dapat mencapai kesepakatan yang adil dan memenuhi kepentingan kedua belah pihak.
Persetujuan Tertulis: Setelah mencapai kesepakatan, penting untuk memiliki perjanjian tertulis yang mengatur pembagian harta bersama. Dalam perjanjian tersebut, rincian pembagian harta gono gini harus dijelaskan secara jelas dan disetujui oleh kedua belah pihak.
Gugatan untuk pembagian harta gono gini juga bisa diajukan ketika sudah ada putusan sidang mengenai kasus perceraian yang diajukan. Dalam kata lain, Anda bisa mengajukan gugatan harta bersama tersebut kapan saja bahkan setelah resmi bercerai.
“Anak atau keturunan sekalipun dilahirkan dan berbagai perkawinan, mewarisi harta peninggalan dari orang tuanya, kakek dan nenek mereka, atau keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus keatas, tanpa membedakan kelahiran atau jenis kelamin lebih dulu.
Dalam pembagian harta gono-gini setelah adanya putusan perceraian yang diputuskan oleh Pengadilan Agama, notaris memiliki suatu peran yang penting.
Namun ketentuan dalam KHI ini bukanlah suatu putusan hukum yang paten, jika suami istri sepakat membagi harta dengan prosentase tertentu, maka kesepakatan dan keridhaan mereka didahulukan.
Perkaya riset hukum Anda dengan more info analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.
Dengan memahami kedua pasal tersebut maka akan jelas bahwa baik suami maupun istri sama-sama mempunyai hak penuh atas harta benda yang dimilikinya, baik sebelum, selama, maupun sesudah perkawinan.
Sehingga ketika terjadi perceraian, baik suami atau pun istri akan mendapatkan hak mereka sesuai dengan yang disepakati dalam perjanjian.
Persoalan mengenai harta bersama telah menjadi suatu fenomena dalam kehidupan saat ini. Oleh karena itu, fenomena atau permasalahan ini perlu didudukkan dan diberi payung hukum atas dasar kaidah “Al’adah Muhakkamah” (Ubaidillah, 2022).